DPRD Buleleng Lakukan Kunjungan Kerja ke BKPSDM Badung, Bahas Pengangkatan dan Orientasi PPPK

Badung, 9 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Badung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng pada Kamis (9/10). Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan mendalam terkait mekanisme kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pelaksanaan orientasi bagi tenaga Non ASN yang telah diangkat. Rombongan DPRD Buleleng yang berjumlah sekitar 15 orang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Buleleng. Dalam surat resmi bernomor B.000.1.2.2/1928/DPRD/2025 tertanggal 7 Oktober 2025, pihak DPRD menyampaikan maksud kunjungan tersebut adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang kebijakan dan praktik terbaik Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan tenaga Non ASN menuju status PPPK. Dalam agenda tersebut, DPRD Buleleng juga membawa daftar pertanyaan (questionnaire) yang mencakup beberapa poin penting, antara lain: <ol> <li style="margin:0cm 0cm 8pt">Jumlah tenaga Non ASN di Kabupaten Badung yang telah diangkat menjadi PPPK pada tahun 2025.</li> <li style="margin:0cm 0cm 8pt">Keberadaan tenaga Non ASN yang belum diangkat sebagai PPPK, serta alasan di baliknya.</li> <li style="margin:0cm 0cm 8pt">Mekanisme dan penggajian bagi tenaga PPPK paruh waktu jika ada yang belum diangkat penuh.</li> <li style="margin:0cm 0cm 8pt">Pelaksanaan Orientasi PPPK sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.</li> <li style="margin:0cm 0cm 8pt">Kesiapan anggaran Pemerintah Kabupaten Badung dalam mendukung penyelenggaraan orientasi bagi PPPK tersebut.</li> </ol> Kunjungan kerja ini juga diharapkan menjadi forum saling berbagi informasi dan praktik terbaik (best practice) antara kedua pemerintah daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan kesejahteraan aparatur melalui sistem manajemen talenta yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Badung, melalui BKPSDM, menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk kolaborasi antardaerah dalam memperkuat tata kelola kepegawaian yang transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur. Melalui kunjungan ini, DPRD Buleleng memperoleh referensi konkret mengenai implementasi kebijakan pengangkatan dan pembinaan PPPK, yang nantinya akan menjadi bahan penting dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Kabupaten Buleleng. <img height="100px" src="https://bkpsdm.badungkab.go.id/storage/bkpsdm/image/Screenshot 2025-10-10 091509.png" weigth="100px" /> <img height="100px" src="https://bkpsdm.badungkab.go.id/storage/bkpsdm/image/IMG_5006.JPG" weigth="100px" /> <img height="100px" src="https://bkpsdm.badungkab.go.id/storage/bkpsdm/image/IMG_5005.JPG" weigth="100px" /> <img height="100px" src="https://bkpsdm.badungkab.go.id/storage/bkpsdm/image/IMG_4999.JPG" weigth="100px" />