Kabupaten Badung mengikuti FGD Nasional Bahas Penguatan Sistem Merit ASN

Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Badung I Wayan Putra Yadnya, SKM, MSi. bersama Plt. Kepala Bidang Mutasi, Promosi, Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Ida Ayu Made Ardhani Mas, S.Sos.,M.A.P mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Penerapan dan Pengawasan Sistem Merit dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN pada Kamis, 4 September 2025 yang diadakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) .Agenda ini merupakan bagian dari akselerasi transformasi Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju birokrasi yang profesional dan berkelas dunia. Kegiatan FGD ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. FGD ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pejabat terkait dari Kementerian PANRB. Transformasi sistem merit ASN menjadi prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan diperkuat dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 serta Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029. Pada tahap pertama (2025–2029), pemerintah menargetkan peningkatan kualitas ASN sebagai pilar birokrasi dan pelayanan publik berbasis meritokrasi. “Sistem merit memastikan bahwa pengelolaan ASN, mulai dari rekrutmen hingga pengembangan karier, dilakukan secara objektif berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan faktor non-merit seperti kedekatan politik atau hubungan pribadi,” ujar Deputi SDM Aparatur KemenPANRB dalam surat edaran. Berdasarkan data BKN per Desember 2024, sebanyak 338 instansi pemerintah (52,8%) telah meraih kategori Baik dan Sangat Baik dalam penerapan sistem merit. Angka ini meningkat signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun masih menyisakan tantangan bagi hampir separuh instansi lain untuk mengejar standar. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, menegaskan pada Juli 2025 bahwa pihaknya akan mengawasi penuh seluruh tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), tanpa lagi ikut serta sebagai panitia seleksi. “Dengan begitu, transparansi dan independensi seleksi pejabat tinggi bisa lebih terjamin,” ujarnya Selain itu, DPR melalui Komisi II juga tengah membahas revisi UU ASN agar sistem merit memungkinkan jenjang karier ASN dari daerah dapat berlanjut hingga pusat. “Tujuannya, ASN yang kompeten tidak hanya berkembang di daerah, tetapi juga bisa mengabdi di tingkat nasional,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong Meski demikian, implementasi sistem merit dinilai masih belum merata. Menteri PANRB sebelumnya menekankan pentingnya pemerataan penerapan hingga daerah, karena selama ini capaian lebih dominan terjadi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. FGD yang akan digelar ini diharapkan menghasilkan masukan konstruktif untuk memperkuat regulasi, pengawasan, serta percepatan penerapan meritokrasi ASN di seluruh instansi pemerintah. <img height="100px" src="https://bkpsdm.badungkab.go.id/storage/bkpsdm/image/WhatsApp Image 2025-09-04 at 12.06.36.jpeg" weigth="100px" />