Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

  • 2020-12-16 13:42:00
  • Oleh: bkpsdm
  • Dibaca: 440 Pengunjung
Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung melaksanakan Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Rapat Kerja dibuka oleh Bapak Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung Dr. Drs. I Gede Wijaya, MM didampingi oleh Kabid Mutasi dan Informasi Aparatur, serta dihadiri oleh Bapak Paulus Dwi Laksono selaku Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dan Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian dari Kantor Regional X BKN Denpasar serta Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.


Dalam kesempatan itu Kepala BKPSDM Kabupaten Badung menyampaikan bahwa saat ini di Pemerintah Kabupaten Badung khususnya di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki 4 (empat) orang Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian yang telah dilantik pada tahun 2019 dan untuk tahun ini akan membuat DUPAK (Daftar Usulan Penghitungan Angka Kredit) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi PAK (Penetapan Angka Kredit), untuk itu Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian perlu mendapat bimbingan teknis cara penyusunan dan penghitungan angka kredit.


Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar Bapak Paulus Dwi Laksono mengapresiasi kegiatan rapat kerja yang diadakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung dan senantiasa akan selalu memberikan bimbingan dan arahan agar Pejabat Fungsional Analis Kepegawaian bisa menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik sehingga nantinya angka kredit yg dikumpulkan bisa dipakai untuk memenuhi persyaratan kenaikan jenjang jabatan. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar juga mendorong agar PNS yang memiliki minat untuk menjadi Analis Kepegawaian maupun jabatan fungsional yang lain agar segera diusulkan melalui mekanisme pengangkatan yang telah tersedia guna mewujudkan birokrasi yang datar/flat yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.



Media


Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian  Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian  Rapat kerja Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian 

  • 2020-12-16 13:42:00
  • Oleh: badungkab
  • Dibaca: 440 Pengunjung